PaDi UMKM, Inovasi Terbaru Pemerintah Indonesia di Tahun 2020!

Baru-baru ini kita telah mengenal kehadiran PaDi UMKM atau yang lebih biasa dikenal Pasar Digital UMKM. Kementerian BUMN telah meluncurkan PaDi UMKM yang melibatkan sembilan BUMN yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Telkom, Pertamina, PNM, Pegadaian, Wijaya Karya, Waskita Karya, PT PP dan Pupuk Indonesia.

Hal ini didasarkan perintah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang meminta kementerian untuk membeli dan belanja barang dan jasa UMKM di anggaran 2020. Anggaran alokasi belanja kementerian/lembaga berpotensi mencapai angka Rp307 triliun. Diharapkan anggaran ini bisa dimanfaatkan UMKM sebaik-baiknya.

PaDi UMKM memiliki komitmen untuk mendukung pemulihan UMKM di tengah covid-19. Hal ini dikarenakan dampak yang dirasakan UMKM di tengah covid-19 sangatlah besar. Mulai dari sisi pembiayaan hingga turunnya permintaan.

Diharapkan dengan adanya sinergi antar kementerian, pemerintah menyusun program agar UMKM bisa bangkit, mulai dari restrukturisasi, subsidi bunga, subsidi pajak dan juga tentunya Bantuan Presiden bagi usaha mikro yang sempat heboh beberapa waktu lalu.

Bahkan kementerian BUMN juga menggandeng Sarinah dan Smesco dalam promosi produk upgrade standar barang UMKM agar lebih baik lagi. Hal ini dilakukan agar UMKM di seluruh Indonesia bisa mendapatkan akses yang lebih luas bahkan mencapai tahap internasional.

Tetapi memang banyak pihak sudah bisa memprediksi akan ada sedikit latency dalam prosesnya. Terutama dalam hal pemahaman teknologi digital. Kita juga harus mengakui banyak juga pelaku UMKM yang tidak terbiasa menggunakan teknologi digital dan harus mendapatkan sosialisasi untuk menggunakan fitur yang ada di PaDi UMKM.

Jadi ke depannya, proyek-proyek yang bernilai Rp250 juta hingga Rp14 miliar tidak lagi dilaksanakan oleh BUMN, namun akan dilaksanakan oleh UMKM.

PaDi UMKM memang menjadi salah satu wadah yang memberikan keberpihakan yang cukup besar kepada UMKM. Hal ini sangat wajar, karena UMKM selama ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Bisa dikatakan 97% unit usaha yang ada di Indonesia saat ini masih dalam tahap UMKM.

Sangat wajar jika UMKM menjadi roda ekonomi Indonesia dalam menjalankan konsep ekonomi kerakyatan walaupun didukung dengan skema ekonomi makro yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia.

Saat ini sudah ada 72.189 UMKM penyedia dengan rata-rata nilai proyek per-UMKM sebesar Rp250 juta. Jika seluruh BUMN berjalan, bisa digambarkan jika belanja modal selama setahun sekitar Rp18 triliun lebih. Yang sangat baik adalah urusan bantuan dana yang diberikan oleh bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Jadi UMKM Indonesia yang telah tersertifikasi dan memiliki katalog Kementerian Koperasi UKM bisa menjadi supplier pengadaan barang dan jasa yang diprioritaskan untuk BUMN-BUMN. Baik itu penyedia catering, seragam atau penyedia produk pendukung acara seperti souvenir dan merchandise.

PaDi UMKM merupakan sebuah platform digital yang mempertemukan BUMN dengan UMKM guna mengoptimalkan dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan.

Di samping itu, platform ini menjadi salah satu hal penting bagi kementerian BUMN dalam memonitoring belanja BUMN kepada UMKM.