Dukungan Bea Cukai dalam Pemulihan Ekonomi melalui Kawasan Industri

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai punyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, service dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai keputusan keputusan dan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang setelah itu kami sebut Bea Cukai punyai peran sebagai trade facilitator dan industrial assistance yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri didalam negeri, community protector yaitu sebagai pelindung penduduk dari barang-barang ilegal dan berbahaya, serta revenue collector yaitu sebagai pemungut penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam mendukung, mengembangkan, dan menaikkan daya saing industri kecil dan menengah pada sektor hasil tembakau, Urus Bea Cukai memberikan kemudahan berupaya dengan membentuk Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). KIHT merupakan kawasan tempat pemuatan kesibukan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan fasilitas dan prasarana, serta fasilitas penunjang yang disediakan, dikembangkan, dan dikelola oleh entrepreneur KIHT. Sedangkan kemudahan yang diberikan Bea Cukai berwujud perizinan berusaha, kesibukan berusaha, dan penundaan pembayaran cukai.

Selain memberikan kemudahan berusaha, pembentukan KIHT punya tujuan sebagai fasilitas peningkatan kepatuhan keputusan di bidang cukai melalui metode pembinaan langsung kepada pengguna jasa di wilayah KIHT dan salah satu langkah pengawasan yang berwujud nonrepresif untuk mengurangi peredaran hasil tembakau ilegal. Pembentukan KIHT termasuk sebagai optimalisasi pemakaian Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) didalam menumbuhkan perekonomian di daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK), pas ini udah ditetapkan dua KIHT sesuai nomer KM-12/WBC.17/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang berlokasi di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dan nomer 164/WBC.10/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang berlokasi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain itu, terdapat sebagian tempat yang pas ini udah memulai sistem pembentukan KIHT, yaitu di tempat Cilacap, Garut, Madura, Malang, Mataram, dan Probolinggo.

Tercatat didalam knowledge yang diperoleh Bea Cukai, selama KIHT Soppeng resmi dilaksanakan udah memberikan penerimaan negara sebesar Rp1,101 miliar. Hal ini berikan kontribusi positif untuk penerimaan Bea Cukai Parepare selaku kantor pengawas.

“Selain berkontribusi positif pada penerimaan, KIHT Soppeng termasuk memberikan pengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Ini berarti bahwa berdirinya KIHT Soppeng memberikan pengaruh berganda ( multiplier effect) pada situasi perekonomian di kira-kira KIHT Soppeng,” ungkap Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana.

Sesuai yang dicantumkan didalam pasal 66A ayat (1) Undang-Undang nomer 11 th. 1995 tentang Cukai sebagaimana udah diubah dengan Undang-Undang nomer 39 th. 2007, dinyatakan bahwa penerimaan negara dari CHT yang dibikin di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil CHT sebesar 2%, salah satunya digunakan untuk mendanai pembinaan industri. Pembinaan industri yang dimaksud salah satunya untuk membantu bidang penegakan hukum meliputi kesibukan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau.

Berdasarkan knowledge laporan penerimaan Bea Cukai pada th. 2021, capaian cukai raih Rp195,52 triliun atau 108,62% dari tujuan APBN. Capaian ini tumbuh sebesar 10,91% yoy (year on year) atau setara Rp19,21 triliun dibandingkan penerimaan pada th. 2020. Angka perkembangan yang positif membuahkan alokasi DBH CHT yang mampu dimanfaatkan didalam program pembinaan KIHT. Untuk itu, Bea Cukai kudu meyakinkan bahwa pemakaian DBH CHT udah pas sasaran sehingga mampu dimanfaatkan oleh entrepreneur didalam industri hasil tembakau.

“Untuk menaikkan penerimaan hasil produksi, entrepreneur kudu memikirkan peningkatan dari sisi kualitas dan kuantitas bahan baku sehingga membuahkan produk hasil tembakau yang berdaya saing tinggi. Pengusaha termasuk kudu memikirkan pemasaran produk yang efisien dan pandai melihat pangsa pasar. Dalam aspek pengawasan, Bea Cukai termasuk lakukan pemberantasan rokok ilegal untuk menciptakan iklim bisnis yang positif,” tutur Hatta.

Hatta termasuk mengutarakan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah tempat setempat dan penduduk yang udah bekerja serupa dengan Bea Cukai didalam pengelolaan DBH CHT dan kepatuhan keputusan di bidang cukai didalam pelaksanaan kesibukan KIHT sehingga ekonomi di tempat mampu tumbuh positif. Upaya pembinaan KIHT yang berasal dari DBH CHT dilaksanakan Bea Cukai dikarenakan seiring dengan program pemerintah didalam Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN). Seiring dengan perkembangan ekonomi di tingkat regional di KIHT, perekonomian negara secara nasional termasuk ikut tumbuh dikarenakan adanya penerimaan negara.